contoh keputusan tun. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. contoh keputusan tun

Tanggal 6 September 2023 —. KELOMPOK 1 RISKY KURNIAWAN HIDAYAT 040 2013 0008 MAWALID ISTIQLAL 040 2013 0014 ATHIFA IKHTIARI 040 2013 0183 ANNISA 040 2013 0208 MUH. 1. penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Kedua, gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Rupiah) serta pengembalian nama baik penggugat. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Ayat (2) menentukan, apabila jangka waktu yangAndika Risqi Irvansyah, S. Keputusan tata usaha negara inilah yang bersinggungan dengan masyarakat dalam hal. pejabat TUN tersebut. Contoh Surat Permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru. Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9Undang-Undang No. Untuk itu,. (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. 2. IDENTITAS PARA PIHAK A. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaKeputusan tersebut berbentuk beschikking atau keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving). Bahwa “Keputusan Tergugat” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan final. 2. , Bertempat Di Ruang Sidang Kartika PTUN Jakarta dengan susunan. pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau c. Penutup. Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perUUan. B. 08/M tahun 2003. Selama ini berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN, hanya terdapat satu sumber KTUN yang dikecualikan yakni KTUN mengenai tata usaha. Salah satu contoh kasus dari tidak . Mulai dari batas waktu pejabat pemerintahan melakukan tindakan hingga hilangnya mekanisme atas keputusan fiktif positif yang dapat diajukan kepada Pengadilan TUN. KASUS POSISI Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan puncak sekuning, kelurahan lorok pakjo, kecamatan ilir barat I, kota. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu. Tuntutan pokok dalam sengketa TUN adalah tuntutan agar Keputusan TUN yang dikeluarkan itu. Usaha Negara (PTUN) antara Indonesia dengan Thailand, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari proses pelaksanaan putusanya, serta urgensi lembaga eksekutorial bagi PTUN di Indonesia. 9 Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. (Rechtsvastellend en Rechtsscheppend); KTUN deklaratif adalah. Melalui artikel ini, saya ingin membahas perluasan makna keputusan tata usaha negara. CONTOH GUGATAN TUN 05/02/2013 1 Comment. Sengketa TUN Pemilu hanya menempatkan “keputusan” yang bersifat final dapat diajukan dalam sidang pemeriksaan dua tingkat. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Intepretasi tersebut antara lain: 1) Sejak hari 20 diterimanya Keputusan TUN yang digugat itu memuat nama penggugat; 2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan namun ia tidak berbuat apa-apa; 3) Setelah 4 bulan. BNA antara Walhi Melawan Gubernur Aceh atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur Administratif yang menentukan sebagai berikut. Dasar pengujian/penilaian. Setiap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) harus memuat nomor surat, tanggal, perihal,. Secara sederhana, teori melebur dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya. (2010) Makalah dengan judul : Keputusan Tata Usaha Negara. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana. Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak ( eenzijdigepubliekrechtelijke handeling ). II. 2. macam-macam putusan hakim ptun terkait dengan gugatan. com . 1. 156-3/51 tanggal 26 September 2013 adalah terang. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO — Berkekuatan Hukum Tetap. PTUN dan Peradilannya. Sebagai kesimpulan, KTUN yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat. Apa itu teori melebur dalam sengketa TUN telah terjawab. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat,. 12 Poin V-1 SEMA tersebut berbunyi: “…jika Hakim mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai alasan pembatalan suatu keputusan yang digugat,Ulasan Lengkap. K. di gugat. 2. 2. Contoh Surat Gugatan PTUN kel 3. sangat sempit, hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat. 20. jl. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah mengatur tentang pencabutan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan Tata Usaha Negara – TUN (Pasal 64) dan yang mengatur tentang pembatalan keputusan. 1 Keberadaan PTUN ini kemudian diwadahi melalui Undang-Undang Nomor 5Website: ptun-bandarlampung. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka Anda dapat menempuh dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Ulasan Lengkap. Sengketa TUN Pemilu hanya menempatkan “keputusan” yang bersifat final dapat diajukan dalam sidang pemeriksaan dua tingkat. Adapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai berikut. Belakangan, sebagaimana temuan Anda, UU 30/2014 kemudian membedakan antara pencabutan dan pembatalan KTUN. Ir. gugatan atas keputusan TUN, maka keputusan TUN tetap dilaksanakan dan tidak ditunda. CONTOH BANDING ADMINISTRATIF,Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Trunojoyo Madura, adalah Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Islam yang mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, bersemangat amar makruf nahi mungkar, dan berusaha menjalankan syari’at Islam. R. Artinya, setiap keputusan yang dibuat harus memuat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan. JBI. “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oelh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku yang bersifat konkrit, individual,dan final yang menimbulkan. , MCL. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. Tanggal 20 April 2021 — Penggugat: Ito Sarnita Tergugat: Pemerintah Republik Indonesia cq. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah: a. Muhammad Ikhwan. - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding berupa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 43/BKPSDM-C/2018, tanggal 8 Januari. Contoh keputusan fiktif negatif dalam pelayanan publik: Permohonan badan hukum perdata untuk memperoleh IMB ke Kantor Pelayanan Tata Kota, apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan, tetapi sampai dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan belum ada respon dari Kantor Pelayanan Tata. Berdasarkan Pasal 100 UU PTUN, pengakuan (para pihak) dan pengetahuan hakim adalah 2 dari 5 alat bukti perkara tata usaha negara. Kompetensi absolut PTUN adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usah negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang. Contoh Gugatan Badan Hukum Perdata. Dengan demikian, maka keputusan-keputusan tersebut diatas tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang menjadi kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. B. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatasi dengan pengurangan dalam Pasal 2, penambahan pada Pasal 3 (1), dan limitasi pada Pasal 49. PLsebagaimana diatur dalam Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan: Pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan. Antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), diwakili oleh Abdul Manan,dkk dan Pembela. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, ada perubahan terhadap fiktif positif. JKT. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha. 7Tahun 2017);4) Tindak Pidana Pemilu. 1. SMG dengan obyek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan. Secara sederhana, teori melebur dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/PDT/2015. 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang No. 2. Dalam praktek keputusan-keputusan badan/Pejabat TUN yang berpontesi menimbulkan sengketa TUN, yaitu antara lain : 1) Keputusan tentang Perijinan Secara yuridis suatu ijin adalah adalah merupakan. Salah satu pertimbangan yuridis dalam keputusan tersebut, mencantumkan. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. 33 Jurnal JUDICIAL, Volume III, Nomor 1, September 2007 . TUN/2010/ PT. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Konsep beschikking (ditinjau dari UU No. 9-13. 1. Mks. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini : Pembacaan GUGATAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua. Dengan demikian, maka keputusan-keputusan tersebut diatas tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang menjadi kompetensi mengadili dari. Hormat Kami, Kuasa Hukum (Masri Yasin S. Sesuai Pasal 54 ayat (2) Undang. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif,langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain; 5 7. Replik Nadina Aubrey Aleysa_032011133232. Hal itu dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara a quo dapat dikualifikasi sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Bungo berdasarkan peraturan perundangan yang berisi beslissing atau pernyataan kehendak, yang bersifat konkrit yakni berbentuk Keputusan, individual yakni ditujukan kepada. Namun, dalam artikel ini, saya hanya menentukan 14 perkara yang menjadi kewenangan PTUN, yang saya rangkum sebagai berikut: Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas cakupan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 30 Tahun 2014 merupakan hukum materil dari sistem PTUN. Menurut pasal 1 angka 9 uu ptun keputusan tata usaha negara (ktun) adalah suatu. 1986. Keputusan sebagaimana diketahui harus bersifat konkret, individual dan final, selain dari pada itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Tertanggal 20 April 2022. Yogyakarta. Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018 Keputusan Fiktif Positif secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapinya permohonan tersebut hingga batas waktu yang. id, Email: [email protected] WIB. Obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. Akibat hukum harus berupa (a) terjadi perubahan hak, kewajiban atau kewenangan, (b) terjadi perubahan kedudukan hukum pada badan hukum perdata atau seseorang, (c) terdapat hak, kewajiban, kewenangan atau status yang ditetapkan. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG. Melalui artikel ini, saya ingin membahas perluasan makna. (Hakim PTUN Jayapura) Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), upaya administratif menjadi suatu kewajiban oleh penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha. 434/USK/VI/2021 tertanggal 18. K. TUN. Vol. Contoh SK TUN. 5 Tahun 1986 jo UU No. Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN. Pasal 3. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS; ¾ Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) berdasar Undang-Undang No. Penggugatluas, yaitu keputusan TUN yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan koordinasi penanaman modal/BKPM, izin lingkungan, dsb. antara Dra. Nomor : 20031/Maccini Sombala, tanggal 25 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor : 00016/2000,tanggal 08/07/2000, luas 28. 2023. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 UU PTUN: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Tahun 2004, alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan (beroepsgronden) terhadap Keputusan TUN adalah : 6 a) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (onwetmatige); b) Keputusan. Keputusan tun yang masih memerlukan persetujuan; . 36/I/2019 tersebut diterbitkan oleh Tergugat. Contoh: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada PT. Dalam Peraturan Perundang-undangan diadakan pembatasan mengenai Keputusan yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan TUN. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Bahwa PTUN Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas alasan Keppres No. sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan. Selasa, 16 Mei 2017 - 07:45 WIB. Baik persetujuan secara vertikal maupun horizontal. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. Sebutkan. 0. merupakan contoh nyata. 9 tahun 2004 jo UU No. NAMA : Medlin Marito Harianja NIM : 02011381621410 MATA KULIAH : Hukum Acara Tata Usaha Negara ANALISIS KASUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA PUTUSAN NOMOR 58/G/2018/PTUN-PLG A. Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, No. JKT. f 1. go. Kata Kunci:Perluasan, Objek PTUN, Keputusan ABSTRACT This article aims to understand the expansion of the object of the state administrative court. Implikasi dari Pengaturan terhadap hakikat KTUN dalam UU PTUN dan UU AP adalah terjadinya perluasan kriteria KTUN dan perluasan kewenangan PTUN. Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2022/PTUN. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 331 K/TUN/2010hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang (Penggugat), sehingga dengan demikian. Tesis ini disusun sebagai salah. "Jadi, sifatnya jika itu keputusan TUN atau tindakan TUN yang merugikan masyarakat, maka masyarakat bisa menggugat untuk mendapatkan keadilan. KTUN atau Keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. kelonggaran atau penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha Negara yang sedang. Pada saat ini PTUN Yogyakarta merupakan satu-satunya peradilan tata usaha negara tingkat pertama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. H. Ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014. Baca juga: Contoh Memori Banding. Macam-Macam Keputusan Secara teoritis dalam Hukum Administrasi Negara, dikenal ada beberapa macam dan sifat keputusan, yaitu: Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif Keputusan. pengabaian permohonan ps. Keputusan TUN Fiktif sendiri digunakan sebagai obyek sengketa dikarenakan adanya disharmonisasi antara UU nomor 30 tahun 2014 Administrasi pemerintahan dan UU nomor 51 tahun 2009, perubahan kedua atas UU PTUN. Penetapan Tertulis.